oneli.org – Pemerintah Amerika Serikat, yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken, menegaskan posisi negaranya untuk melanjutkan dukungan senjata kepada Israel. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan terhadap protes yang dilakukan oleh massa aksi pro-Palestina yang menuntut dihentikannya pasokan senjata tersebut.
AS Menanggapi Tekanan Internasional
Dalam konferensi pers, Blinken menyatakan bahwa tidak ada rencana untuk menghentikan pasokan senjata, dengan alasan bahwa kebijakan luar negeri AS dibentuk berdasarkan kepentingan nasional serta nilai-nilai Amerika. Meskipun terdapat tekanan dari kelompok pro-Palestina, Blinken menegaskan bahwa pemerintah AS akan tetap mempertimbangkan berbagai pendapat sebelum mengambil keputusan kebijakan.
Posisi AS dalam Konflik Gaza
Mengenai situasi di Gaza, Blinken menunjukkan bahwa tanggung jawab penyelesaian konflik berada pada Hamas. Pernyataannya menegaskan bahwa gencatan senjata bergantung pada keputusan kelompok tersebut.
Upaya AS dalam Diplomasi Timur Tengah
Blinken juga mengungkapkan bahwa AS sedang bekerja pada rencana untuk membentuk normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi. Rencana ini dirancang untuk berjalan paralel dengan upaya mencari solusi bagi konflik Israel-Palestina, dengan harapan bahwa resolusi konflik Gaza akan mendahului kebijakan ini.
Demonstrasi dan Penangkapan di AS
Di Amerika Serikat sendiri, situasi menjadi tegang seiring dengan seruan aksi pro-Palestina oleh mahasiswa. Pendirian tenda dan kamp di area kampus telah menyebabkan penangkapan massal sekitar 500 mahasiswa, termasuk 93 orang di University of Southern California dengan tuduhan masuk tanpa izin, serta 34 mahasiswa di Texas University terkait dengan demonstrasi.
Pemerintah Amerika Serikat menunjukkan kebulatan tekadnya untuk tidak mengubah arah dukungan militernya kepada Israel meski menghadapi desakan dari berbagai pihak yang mendukung Palestina. Hal ini mencerminkan kebijakan AS yang konsisten dalam memprioritaskan kepentingan strategis dan nilai-nilai nasionalnya dalam politik luar negeri, khususnya di kawasan Timur Tengah.