oneli.org – Pejabat di Bangladesh mengumumkan penyelesaian repatriasi besar-besaran terhadap personel militer Myanmar pada 25 April. Sejumlah 288 personel yang terdiri dari militer, Polisi Penjaga Perbatasan (BGP), dan pejabat imigrasi Myanmar dikonfirmasi telah dikembalikan ke negara asal mereka.
Awal Mula Pelarian Personel Junta
Para anggota junta tersebut mencari suaka di Bangladesh setelah melarikan diri dari konfrontasi antara pasukan junta dan kelompok etnis Arakan. Pemerintah Bangladesh menyediakan tempat berlindung bagi mereka sejak 11 Maret, dalam menanggapi situasi darurat yang mereka alami.
Detil Proses Pemulangan
Proses pemulangan dilakukan dengan ketat dan terorganisir, di mana personel junta yang dipulangkan melakukan perjalanan dengan kapal angkatan laut Myanmar. Mereka tampil dengan pakaian sipil dan hanya dibolehkan membawa barang-barang pribadi terbatas, dengan penekanan bahwa tidak ada senjata atau amunisi yang dibawa selama proses pemulangan.
Pernyataan Resmi dari Otoritas Bangladesh
Keberhasilan operasi repatriasi ini diungkapkan oleh Inspektur Polisi Distrik Cox’s Bazar, Md Mahfuzul Islam, yang menyatakan bahwa tindakan tersebut telah terlaksana dengan lancar dan tanpa insiden. Media The Irrawaddy telah melaporkan pernyataan tersebut sebagai konfirmasi resmi dari proses tersebut.
Pertukaran Warga sebagai Pra-Syarat
Sebelumnya, pada hari Rabu, Myanmar telah mengembalikan 173 warga Bangladesh yang telah ditahan. Sebagian besar dari mereka telah bersatu kembali dengan keluarga, sementara sisanya masih menjalani prosedur administratif yang diperlukan.
Dinamika Hukum Antar Negara
Meskipun kedua negara tidak terikat perjanjian ekstradisi atau kerjasama hukum, pertukaran ini menandai sebuah momen penting dalam hubungan diplomatik antara Bangladesh dan Myanmar, menunjukkan keterbukaan untuk menyelesaikan masalah bilateral secara damai dan sesuai dengan norma internasional.
Operasi repatriasi yang dilakukan oleh Bangladesh ini merupakan langkah konstruktif dalam mengelola hubungan bilateral dengan Myanmar, sekaligus menangani masalah kemanusiaan yang kompleks yang melibatkan personel militer yang terlibat dalam konflik internal negara tersebut.