ONELI – Jakarta – Pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan pemotongan anggaran sebesar Rp306 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap berbagai sektor, termasuk sektor pertambangan.
Pemotongan anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi belanja negara dan mendukung program-program prioritas. Namun, sejumlah proyek infrastruktur dan energi, termasuk proyek-proyek tambang, mungkin akan terpengaruh oleh kebijakan ini.
Menurut informasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), beberapa proyek tambang yang sedang berjalan mungkin mengalami penundaan atau penyesuaian skala proyek. Wakil Menteri ESDM menyatakan bahwa pihaknya akan memprioritaskan ketersediaan energi dan memastikan proyek-proyek strategis tetap berjalan meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas.
Di sisi lain, beberapa pelaku industri tambang menyatakan kekhawatirannya mengenai dampak pemotongan anggaran terhadap investasi dan pengembangan proyek baru. “Kami berharap pemerintah dapat memberikan kepastian dan dukungan bagi industri tambang agar tetap berkontribusi terhadap perekonomian nasional,” ujar seorang eksekutif perusahaan tambang yang enggan disebutkan namanya.
Dampak pemotongan anggaran ini tidak hanya dirasakan oleh sektor tambang, tetapi juga oleh sektor infrastruktur lainnya. Beberapa proyek pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya mungkin juga mengalami penundaan akibat kebijakan ini.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah berencana untuk meningkatkan partisipasi swasta dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dan energi. Diharapkan dengan kerjasama ini, proyek-proyek yang terdampak dapat terus berjalan dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Kebijakan pemotongan anggaran oleh Presiden Prabowo ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal dan memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efisien. Namun, implementasi kebijakan ini harus dilakukan dengan cermat untuk meminimalkan dampak negatif terhadap sektor-sektor vital dalam perekonomian.
