ONELI – Pada tanggal 18 Februari 2025, Kepala Dinas Pendidikan (Sedisdik) Kabupaten Nabire, Papua, secara resmi meminta maaf kepada publik setelah sebuah video yang menunjukkan insiden tendangan terhadap seorang siswa saat demo menolak kebijakan Merdeka Belajar Generasi (MBG) menjadi viral di media sosial. Insiden tersebut terjadi di depan kantor Dinas Pendidikan Nabire, di mana ratusan siswa berkumpul untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap kebijakan baru yang dianggap memberatkan.
Kronologi Insiden
Demonstrasi yang dilakukan oleh para siswa dari berbagai sekolah di Nabire bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kebijakan MBG yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi pendidikan di daerah tersebut. Ketegangan meningkat ketika sejumlah siswa berusaha mendekati pintu masuk kantor Dinas Pendidikan, dan seorang pejabat terlihat menendang salah satu siswa yang berada di barisan depan.
Video yang merekam aksi tersebut dengan cepat menyebar di media sosial, memicu kemarahan publik dan mendatangkan kritikan tajam terhadap cara penanganan demonstrasi oleh pihak berwenang.
Permintaan Maaf dan Tindak Lanjut
Merespons situasi ini, Kepala Dinas Pendidikan Nabire menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada siswa, orang tua, dan masyarakat. Dalam pernyataannya, dia mengakui bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan berjanji untuk mengambil langkah-langkah disipliner terhadap pejabat yang terlibat.
“Kami menyesali insiden ini dan berkomitmen untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang di masa depan,” ujar Kepala Dinas dalam pernyataan resminya. Dia juga menekankan pentingnya dialog konstruktif antara pihak sekolah, siswa, dan pemerintah untuk menyelesaikan perbedaan pendapat terkait kebijakan pendidikan.
Reaksi Publik dan Upaya Penyelesaian
Insiden ini menyoroti ketegangan yang semakin meningkat antara pelajar dan otoritas pendidikan terkait kebijakan MBG. Banyak pihak mendesak agar pemerintah daerah lebih responsif terhadap aspirasi siswa dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan tersebut.
Kelompok masyarakat sipil di Nabire juga menyerukan agar hak siswa untuk menyuarakan pendapat dihormati, dan mereka mendorong dialog terbuka untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.
